APBD 2022 Kubu Raya Rp1,6 Triliun Disahkan. Defisit Rp125 Miliar

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya saat pengesahan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2022.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya saat pengesahan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2022. Foto: ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Tujuh fraksi di DPRD Kubu Raya menyatakan setuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 disahkan.

APBD TA 2022 sebesar Rp1,6 triliun terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Namun terjadi defisit yang ditutup dari Silpa dan Pinjaman Daerah.

Untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp1,5 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp169,1 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,3 triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp13,2 miliar.

Sementara Belanja Daerah sebesar Rp1,6 triliun. Lebih besar dari Pendapatan Daerah.

Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp210 miliar, Silpa TA 2021 Rp70 miliar, Penerimaan Pinjaman Daerah Rp140 miliar dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Rp84,5 miliar. Sehingga total Pembiayaan Netto sebesar Rp125,5 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso menilai APBD TA 2022 menurun dibandingkan APBD TA 2021 yang nilainya diangka Rp1,4 triliun.

Hal itu pengaruh dari dana transfer dari pusat yang dipangkas hingga 7,8 persen.

Baca Juga:

“Ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia tak terkecuali di Kubu Raya. Bahkan, alokasi total dana transfer baik itu DAK dan DAU hanya dipatok sekitar Rp1,3 triliun,” bebernya.

Akibatnya APBD TA 2022 terjadi defisit. Namun, Pemkab Kubu Raya mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah ke Bank Kalbar sebesar Rp140 miliar untuk menutupi defisit anggaran.

“Pinjaman Daerah ini untuk cadangan keuangan daerah yang defisit dan untuk keseimbangan alokasi anggaran antara pendapatan dan belanja,” jelasnya.

Pinjaman Daerah ini terjadi dua kali. Di akhir tahun 2021 Pemkab Kubu Raya melakukan pinjaman ke Bank Kalbar sebesar Rp98,6 miliar yang dimasukan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Disebutkan Suharso, menurunnya nilai APBD ini berpengaruh terhadap sejumlah proyek pembangunan di beberapa sektor antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebab, harus melakukan pengetatan terhadap keuangan daerah.

“Namun kondisi keuangan ini kita lihat lagi dalam perjalanannya mendatang. Apakah pemerintah pusat menambah atau mengurangi lagi dana transfernya. Nah, itu akan kita masukan nanti di APBD Perubahan mendatang,” pungkasnya.(rob)