Monitoring PPKM Mikro, Tim Mobile Gunakan Silacak Tekan Covid-19

pertemuan monitoring PPKM Mikro di Aula Makodam XII Tanjungpura
pertemuan monitoring PPKM Mikro di Aula Makodam XII Tanjungpura. Foto: ist

Pontianak, BerkanewsTV. Satgas Covid-19 Provinsi Kalbar memastikan tetap serius dan komitmen menjalankan PPKM Mikro untuk menekan penyebaran covid-19 di Kalbar dan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

Kepastian itu disampaikan pimpinan stakeholder terkait dalam pertemuan monitoring PPKM Mikro di Aula Makodam XII Tanjungpura, Senin (10/5).

Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin mengatakan pihaknya melakukan Operasi Ketupat Kapuas 2021 yang targetnya adalah mengamankan kebijakan pemerintah untuk membatasi masyarakat yang ingin melakukan mudik.

“Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya membentuk pos-pos yang bekerja sama dengan TNI, salah satunya di Bandara Supadio mengingat kebijakan dari Gubernur bahwa keluar masuk wilayah Kalbar harus memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM),” tambahnya.

Diharapkan Posko PPKM yang ada di Kalbar senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan lakukan secara ketat dan serius dalam menekan angka kasus aktif Covid-19 di Kalbar.

Baca Juga:

Sementara itu Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menambahkan pihaknya akan membentuk Tim Mobile.

“Tim Mobile untuk mengecek keberadaan Satgas PPKM mikro yang sudah terbentuk baik itu tingkat desa maupun tingkat RT dan RW,” terangnya.

Pangdam sebutkan adanya aplikasi Silacak ini dapat membantu ikut serta mengevaluasi tentang sebaran Covid-19 dan bagaimana penanganannya itu yang diharapkan.

“Aplikasi ini baru pertama kali, nantinya akan terus menerus disosialisasikan hingga tingkat bawah, harapannya dapat menyasar PPKM skala mikro di tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta seluruh pihak gencar menerapkan PPKM Mikro.

“Saya minta ke Pangdam dan Kapolda supaya Dandim dan Kapolres ini lebih gencar. Harusnya Bupati jangan sungkan mengeluarkan anggaran untuk ini karena sudah ada aturannya,” pintanya.(rls/tmB)