Jakarta, BerkatnewsTV. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada kuartal II tahun 2021 merupakan saat untuk menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengajak kepala daerah untuk berkonsentrasi memberikan dukungan penuh bagi investasi.
Dalam rapat koordinasi Kepala Daerah 2021 yang diselenggarakan secara virtual melalui youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 14 April 2021 Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta.
“Hati-hati di kuartal II tahun ini. Berarti April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal II,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, Rabu (14/4).
Presiden menyebut paling tidak peningkatan ekonomi Indonesia bisa meningkat diatas 7 persen di kuartal II, dengan adanya dukungan dari daerah akan memudahkan kuartal berikutnya.
Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ditentukan dari capaian kuartal. Dengan menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi positif sepanjang tahun 2021 dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional pulih dari pandemi covid-19.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan didasari pada kegiatan ekonomi di Indonesia yang mulai menunjukkan adanya pemulihan seiring dengan jumlah kasus Covid-19 menurun ke level 4.000an per hari dibandingkan puncak kasusnya.
Salah satu penopang terbesar ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang mengalami tekanan pada awal 2021 dan berlanjut di kuartal II tahun 2021 dengan melihat mobilitas masyarakat sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan konsumsi masyarakat menengah ke atas masih tertahankan.
Baca Juga:
Pada dasarnya prioritas utama yang harus digenjot adalah belanja negara sebagai stimulus perekonomian. Pemerintah meyakini cara paling ampuh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah mendukung penuh program vaksinasi agar tercipta kekebalan komunal, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan roda ekonomi akan kembali berputar.
Kemudian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diharapkan bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat lapis bawah dengan cara memperbanyak program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan, mengeksekusi belanja bantuan sosial dan membantu UMKM karena hal ini akan menggerakan ekonomi daerah serta dapat memberikan dukungan dan pelayanan penuh bagi investasi baru hal ini dipercaya akan bisa meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat daerah.
“Jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya, kalau memperlambat izin juga memperlambat penciptaan lapangan kerja yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota yang ada, yang dipimpin oleh saudara-saudara sekalian,” ucap Presiden Joko Widodo.
Apabila kepala daerah memperlambat izin investasi, berarti pertumbuhan ekonomi daerah susah digenjot. Hal ini juga akan bisa memperlambat jalannya pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kepala daerah untuk belanja APBD tidak disebarkan secara merata pada setiap dinas dan unit. Pasalnya APBD merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo meminta kepada daerah untuk menyusun skala prioritas penggunaan anggaran dan mengalokasikan 60 persen dari anggaran belanja di APBD kepada dua ataupun tiga program yang diprioritaskan serta memangkas mata anggaran kegiatan agar belanja APBD lebih fokus karena melihat dari beberapa daerah yang memiliki mata anggaran kegiatan mencapai 40 ribu kegiatan, sehingga pelaksanaan program tidak fokus.
Penulis: Henny Sari Shania, Ignatius Soni Kurniawan
Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
