Kubu Raya, BerkatnewsTV. Komisi IX DPR RI mendorong penambahan tenaga penyuluh KB lantaran saat ini masih kekurangan di seluruh Indonesia.
“Kami melihat langsung di lapangan ternyata jumlahnya masih sangat sedikit, sudah lama tidak ditambah. Jadi kami berharap ini harus ditambah karena ternyata sangat diperlukan sekali,” harap anggota Komisi IX DPR RI Alifudin saat sosialisasi pendataan keluarga di Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, Jumat (19/3).
Akan lebih baik menurut Alifudin adanya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Tidak hanya mengandalkan tenaga penyuluh yang bersumber dari APBN.
“Kami tidak akan bosan-bosannya menyuarakan tenaga penyuluh non PNS direkomendasikan menjadi tenaga PNS penyuluh KB. Memang ini kewenangan pemerintah pusat karena itu akan kami dorong terus,” tegasnya.
Baca Juga:
- Parit Baru Targetkan Delapan Ribu Keluarga Didata
- Pendataan Keluarga di Kalbar di Papan Bawah. 2021 Optimis Capai 100 Persen
Kesempatan itu Alifudin apresiasi Pemkab Kubu Raya yang mengintegrasikan pendataan keluarga dengan informasi berbasis geospasial.
“Cukup bagus juga ide-ide Pak Bupati, pendataan itu terintegrasi dengan program lainnya seperti geospasial,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi BKKBN RI, Eka Sulitiawati Ediningsih akui tenaga Penyuluh Lapangan KB (PLKB) masih kurang.
“Memang masih kurang karena seperti di Kalbar rasionya 1 banding 6, satu PLKB melayani enam desa yang wilayahnya luas,” tuturnya.
Namun untuk pendataan keluarga ia sebutkan tenaga PLKB akan dibantu oleh tenaga lain baik itu kader yang sudah dilatih, RT, dari desa maupun tenaga kesehatan lainnya.
“Jadi insyaallah pendataan keluarga ini nanti bisa lancar,” ucapnya.(rob)
