Pihak perusahaan perkebunan berkumpul di Wisma Jambu Mawar Kecamatan Parindu membahas persoalan loading ramp.
Pihak perusahaan perkebunan berkumpul di Wisma Jambu Mawar Kecamatan Parindu membahas persoalan loading ramp. Foto: pek

Sanggau, BerkatnewsTV. Keberadaan loading point atau loading ramp terus menuai polemik di Sanggau. Sejumlah perusahaan perkebunan pun berkumpul menyikapi keberadaan pengepul TBS yang disinyalir pihak perusahaan ilegal tersebut.

“Kami berkumpul hari ini dari berbagai perusahaan perkebunan yang ada di Sanggau yang tentunya mengalami nasib yang sama ingin Pemerintah hadir. Karena kami tidak ingin sistem kompetisi yang bebas yang diciptakan pabrik tanpa kebun melalui loading point yang akan membuat carut marutnya sistem yang ada sehingga merugikan Pemerintah daerah dan petani itu sendiri,” kata General Manager PT Mitra Austral Sejahtera (MAS), Kun Hardadi disela pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan, Kamis (10/9) siang.

Hardadi menegaskan, pihaknya bersama seluruh perkebunan kelapa sawit sepakat meminta penertiban tata niaga kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.

Baca Juga:

“Sementara ini tidak ada aturan terkait loading point ini. Kami sangat khawatir karena sekitar 70 persen hasil petani plasma lari ke luar, diperparah lagi maraknya pencurian sehingga makin menekan perusahaan,” bebernya.

“Yang jadi pertanyaan kami, pemerintah daerah melindungi tidak investasi dan Koperasi di Sanggau. Kalau mereka melindungi mestinya mereka turun tangan bukan sebaliknya,” imbuhnya

Dikatakan Kun Hardadi, kehadiran loading point yang tidak terkontrol oleh pemerintah membuktikan bahwa telah terjadi kebebasan tata niaga yang sebebas – bebasnya yang akan memberikan dampak yang sangat membahayakan bagi kelangsungan investasi di Kabupaten Sanggau.

Kehadiran loading point ini pun, lanjut dia, berpotensi menyebabkan Koperasi Unit Desa (KUD) gulung tikar.

“Karena semua anggota koperasi kan tidak lagi melewati KUD, sementara koperasi sumber pendanaannya dari optimalisasi petani plasmanya,” terangnya.

Yang tidak kalah pentingnya lagi, tambah Kun Hardadi, bisa menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan di lapangan.

“Artinya akan banyak merubah kearifan lokal di tingkat petani maupun penduduk. Karena dengan sistem yang bebas seperti ini, pertama koperasi bangkrut dan perusahaan pun menghadapi persoalan yang mungkin memaksa melakukan PHK besar – besaran karena tidak beroperasi dan paling parah makin maraknya pencurian buah sawit,” ungkapnya.(pek)