Sanggau, BerkatnewsTV. Delapan fraksi di DPRD mengkritisi dan mempertanyakan realisasi anggaran dan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Itu disampaikannya saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019, Senin (20/7).
Seperti Fraksi Amanat Persatuan melalui Jubirnya Heri Wijaya menyoroti soal perhitungan anggaran dan realisasi yang disampaikan bupati dalam LKPj-nya terlihat jelas ada peningkatan anggaran yang lebih besar dari anggaran yang dianggarkan.
“Kami mohon penjelasan untuk hal tersebut secara rinci dan mendetail,” kata Heri.
Fraksi Amanat Persatuan, lanjutnya, juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemkab Sanggau dalam penataan asat daerah yang sampai hari ini belum terindentifikasi dan belum ada laporan tentang penambahan aset Kota Sanggau.
Fraksi PKB juga menyoroti Silpa 2019 yang mencapai Rp183,8 miliar dan sudah digunakan untuk APBD murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp151,9 miliar.
“Kami minta Bupati mengevaluasi penggunaan anggaran yang selalu menyumbangkan Silpa terbesar tiap tahun serta menerangkan Silpa tersebut berasal dari kegiatan apa dan OPD mana saja yang paling tinggi,” pintanya Jubir Fraksi PKB Supriadi.
Fraksi PKB juga mengkritisi penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pancur Aji. Nilainya Rp1 miliar dan penyertaan modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau Rp12,5 miliar dengan total pembiayaan pengeluaran Rp13,5 miliar.
“Kami meminta untuk dilakukannya audit kepada Perumda setiap tahunnya dan dilakukan pengawasan anggaran setiap tahunnya,” tegasnya.
Sementara itu Fraksi Demokrat meminta penjelasan RPJMD Sanggau tahun 2104-2019 yakni pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Kami mohon penjelasan program ekonomi kerakyatan yang sudah dilaksanakan dan berhasil,” tanya juru bicara Fraksi Demokrat Yulius Tehau.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan penanggulangan kemiskinan dengan data penurunan di masing – masing kecamatan. Apa kriteria untuk menetapkan orang miskin. Begitu juga prosentase warga Sanggau yang masih buta aksara.
Baca Juga:
- Kemenpora Lepas Tim Jelajah Sepeda Nusantara di Perbatasan Entikong
- Enam Bulan Ratusan Karyawan PT SBI Belum Terima Gaji
Selain itu juga ditanyakan mengapa tugas pembantu di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Sangggau untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat yang dianggarkan Rp1.317.020.000 namun realisasinya nol persen.
Fraksi Hanura lewat Jubirnya Kimsuan menyoroti bantuan ke Desa dengan total Rp242.103.560.270 yang diperuntukan bagi 163 desa.
“Apakah benar – benar efektif dan terlaksana sesuai dengan aturan dan petunjuk. Apakah tidak pernah ada gejolak dan peristiwa baik itu fisik maupun non fisik terhadap orang. Kami minta penjelasan,” tuturnya.(pek)
