Pencanangan Desa Bebas Narkoba di Desa Pematang Tujuh yang ditunjuk untuk pertama kali di Kalbar. Foto: Ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar Brigjen (Pol) Suyatmo mengatakan, peredaran narkoba saat ini tidak hanya merambah daerah perkotaan, melainkan sudah menyentuh komunitas perdesaan.

Kondisi geografis Kalbar dengan puluhan jalur ilegal atau jalan tikus yang sebagian besar berada di perdesaan, merupakan peluang sindikat narkoba untuk menjadikan Kalimantan Barat sebagai pintu masuk sekaligus pangsa pasar peredaran gelap narkoba.

“Maka desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya ini harus segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk ikut andil dalam memerangi narkoba,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan penelitian BNN bekerja sama dengan LIPI, pada tahun 2018 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 3,21 persen atau setara dengan 2.297.492
pelajar/mahasiswa.

Sementara prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja sebesar 2,1 persen atau 1.514.037 orang.

“Ini sangat memprihatinkan karena berarti penyalahgunaan narkoba justru lebih banyak dilakukan oleh para pelajar yang merupakan generasi muda harapan bangsa,” keluhnya.

Kepada Desa Pematang Tujuh sebagai Desa Bersinar, Suyatmo mengingatkan lima hal. Pertama, peran aktif memerangi narkoba harus melibatkan seluruh unsur di desa, mulai dari PKK hingga tokoh adat.

Kedua, melakukan sosialisasi intensif mengenai pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika (P4GN).

Ketiga, membentuk kader-kader dan kelompok masyarakat peduli antinarkoba. Keempat, menjadikan P4GN sebagai kegiatan prioritas dan menganggarkannya setiap tahun dalam APBDes.

“Mengingat pelaksanaan Desa Bersinar ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Permendagri Nonor 12 Tahun 2019, maka agar pelaksanaannya bisa terkendali dalam pengawasan, perlu dibentuk tim terpadu tingkat bupati dan tim terpadu tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati,” pungkasnya.(rls)