Sanggau, BerkatnewsTV. Tak bisa dipungkiri, Pemerintah Pusat memang telah melakukan Pembangunan fisik besar – besaran di kawasan perbatasan RI – Malaysia khususnya di Kecamatan Entikong.
Namun sangat disayangkan, kesuksesan dalam pembangunan fisik tersebut tak sebanding dengan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.
“Secara fisik okelah, tapi dari sisi taraf hidup atau ekonomi masyarakat sama sekali tidak berdampak,” kata Ketua Front Pembela Perbatasan, Raden Nurdin, Senin (18/11).
Mantan Kepala Desa Entikong itu mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemerintah Pusat telah berjanji dengan memberikan harapan kepada masyarakat, bahwa untuk meningkatkan taraf hidup warga perbatasan, harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur.
“Contohnya PLBN di perluas dan dipercantik, kemudian pembangunan dry port, pembangunan jalan, pembangunan pasar tradisional dan modern yang dilakukan secara besar – besaran oleh Pemerimtah. Jadi ini yang menjadi alasan pemerintah mulanya, tapi kenyataan sekarangkan beda, setelah berbagai infrastruktur dibangun taraf hidup maupun peluang – peluang untuk masyarakat meningkatkan ekonominya sampai hari ini sama sekali tidak nampak bahkan tidak jelas,” ujarnya.
Model perdagangan masyarakat di perbatasanpun, diakui Nurdin masih menggunakan cara – cara lama dan tradisional.
“Sebagai contohlah, masyarakat disana itu masih menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB.red) yang RM 600 perbulan itukan dan penyimpangan – penyimpangan penggunaan KILB itu sampai hari ini masih terjadi. Dan parahnya lagi, kuli panggul yang melewati jalur tikus masih bisa kita saksikan tiap hari, bahkan nampak aktifitas mereka jika dilihat dari Border, ini masih tradisional sifatnya,” pungkas dia.
Atas dasar tidak adanya perubahan ekonomi warga perbatasan di tengah masifnya pembangunan yang dikerjakan Pemerintah itulah, Nurdin meminta komitmen dari Pemerintah.Pusat, apakah mereka serius membangun perekonimian warga perbatasan atau tidak.
“Sebenarnya Entikong ini mau dibawa kemana? Pembangunan di Entikong itu sebenarnya untuk siapa, apakah hanya untuk menenuhi janji – janji poliik pemerimtah pusat atau memang murni untuk masyarakat,” ujar Nurdin.(dra)
