Kubu Raya, BerkatnewsTV. Satu lagi jabatan eselon II alami kekosongan yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) yang ditinggalkan M Noh lantaran dimutasi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang sebelumnya dijabat Adriansyah.
Sedangkan Adriansyah dimutasikan menjadi Kepala Sat Pol PP Kubu Raya yang sebelumnya kosong karena saat open bidding lalu dinyatakan tidak ada yang lolos alias gagal.
Dengan demikian maka ada delapan jabatan eselon II yang kosong yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Assisten I, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Nakertrans dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Pelantikan M Noh Syaiman dan Adriansyah menduduki jabatan baru hanya berselang tiga minggu yang sebelumnya juga dilakukan pelantikan terhadap 27 ASN termasuk diantaranya dua orang eselon dua yakni Odang Prasetyo dari Staf Ahli menduduki jabatan baru sebagai Kadis Perhubungan dan Nurmarini dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi Staf Ahli.
“Mutasi dan rotasi sebagai penyegaran yang lumrah dalam proses birokrasi. Itu semua, bagian dari bentuk tanggung jawab kepada negara. Karena prinsipnya birokrat sedang menjalankan praktik bernegara,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.
Menurutnya kontribusi terbaik dapat dilakukan jika birokrat bekerja lebih dari standar yakni melampaui rutinitas yang biasa dilakukan. Alih-alih melampaui kewenangan.
“Semua birokrasi ilmunya sesuai standar dan itu sudah berjalan. Tapi hal yang di luar itu kita semua bisa melakukan untuk percepatan-percepatan. Nah, untuk meraih itu perlu pemikiran yang segar dan fokus. Harus ada atmosfer lingkungan kerja yang tenang sehingga mampu menjalani semua proses dinamika yang ada,” terangnya.
Muda menyebut tantangan ke depan tidak mudah. Proses alokasi dan penyusunan APBD sedang berlangsung untuk menghadapi tahun 2020. Terkait hal itu, ia meminta semua pihak memanfaatkan seoptimal mungkin alokasi anggaran yang akan diterima.
“Bahwasanya semua itu tidak ada istilah rebut-rebutan anggaran. Tapi semua ini adalah ditujukan dan diturunkan untuk percepatan kepada masyarakat. Karena kita sedang menjalankan praktik bernegara,” tegasnya.
Birokrasi, sebut Muda, harus menjadi contoh dalam memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Dengan begitu sejarah akan mencatat birokrat sebagai agen perubahan negeri.
“Kata kuncinya perubahan. Kita harus fokus dengan hal-hal yang betul-betul mendarat ke problem-problem di masyarakat masyarakat,” ucapnya.
Muda menyatakan banyak program baru yang telah dan akan dimulai. Karena itu, dia menilai posisi-posisi jabatan tidak menjadi problem. Sepanjang birokrat bisa menjalaninya dengan baik.
Menurutnya, hasil akan sesuai dan linier dengan kerja keras yang dilakukan bersama tim. Ia mengingatkan, bupati bersama seluruh birokrat adalah pengemban amanah dari masyarakat.
“Maka saya tegaskan, kita semua menjalankan praktik bernegara yang sangat-sangat mulia. Hadapi semua dinamika dengan ketenangan dan langkah-langkah yang memberikan dampak baik,” pesannya.(rob)
