Kubu Raya, BerkatnewsTV. Anggota DPRD Kubu Raya dari Fraksi Gerindra, Yuslanik meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya untuk melakukan monitoring dan kontrol ekstra ketat terhadap proses tahapan pilkades serentak mulai dari pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon.

“Harapannya agar bisa melahirkan pemimpin tingkat desa yang berkualitas. Hal ini juga sudah kami ingatkan kepada Dinas Pemdes saat Pandangan Akhir (PA) waktu lalu untuk ketat kontrol dan monitor pilkades,” tegasnya.

Penegasan itu disampaikan Yuslanik mengingat dirinya mendapatkan banyak laporan yang disampaikan masyarakat dengan banyaknya temuan-temuan Pilkades.

“Contohnya terkait nama yang berbeda di surat keterangan kesehatan namun mau digugurkan. Padahal surat itu bukan menunjukan identitas seperti ijazah atau KK dan KTP,” ungkapnya.

Begitu pula terkait DPT, Yuslanik mendapatkan laporan adanya PPKD yang tidak menggunakan data saat pemilu yang baru dilaksanakan lima bulan lalu.

“Tapi menggunakan data baru yang hasil sensus sendiri. Saat Pemilu lalu jumlah DPT lebih dari 4 ribu sekian, tapi di pilkades sekarang ini sekitar 3 ribuan. Artinya ada seribu lebih yang tidak masuk DPT pilkades,” tuturnya.

Belum lagi, terkait dugaan ijazah ganda yang diduga palsu karena berbeda dari ijazah yang digunakan enam tahun lalu.

“Maka dinas harus lebih ekstra untuk mengontrol dan memonitor ini. Sehingga hasil dari pilkades melahirkan figur-figur yang berkualitas untuk pembangunan desa mandiri seperti yang diinginkan pemerintah,” pungkasnya.(rob)