Sanggau. BerkatnewsTV. Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta perusahaan perkebunan di Sanggau melakukan revisi Hak Guna Usaha (HGU) miliik masyarakat yang masuk ke dalam lahan konsensi perusahaan.
Bupati menegaskan, ketika pihak perusahaan mengklaim luasan HGU, dan jika ditemukan ada titik api diwilayah HGU tersebut maka pihak perusahaan bisa diperiksa oleh pihak yang berwajib.
“Karena itu areal kalian (perusahaan) sebagai penanggung jawabnya. Tadi sudah saya sampaikan aturannya,” tegasnya.
Dakui Paolus Ia sudah beberapa kali mengirim surat kepada pihak perusahaan untuk segera merevisi HGUnya.
“Jangan datang minta izin nambah lahan, tapi revisi tidak pernah dilakukan, inilah akibatnya, kalian diperiksa. Makanya saya wajib mengadakan rapat ini,” pungkasnya.
Kepada Dinas Hutbun dan Wakil Bupati sebagai Ketua Satgas pengendalian Karhutla untuk segera membuatkan peringatan.
“Kalian (Perusahan) nanti semuanya akan diperiksa Gakumdu, kalau Gakumdu bilang kalian sudah tidak layak dan cabut, ya aku tinggal teken (tandatangan),” terangnya.
Bupati menyampaikan bahwa pada saat ini dunia sudah berubah, dulu perusahaan terkesan tidak perduli dengan Karhutla, tapi sekarang perusahaan dituntut untuk peduli.
“Saya minta perusahaan yang mengirim perwakilannya untuk menghadiri rapat hari ini saya minta sampaikan kepada pimpinannya masing-masing, kalau kalian main-main siap-siap terima konsekuensinya, kami tidak mau dibilang melakukan pembiaran. Saya minta Camat, Kapolsek beserta Danramil untuk memonitor,” harapnya.
Ia katakan hukuman bagi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan hingga sampai kepada pencabutan izin.
“Saya minta jangan main-main dengan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi menegaskan bahwa petani harus mendapatkan perlindungan.
Meskipun begitu, Kapolres mengaku tidak akan membiarkan jika ada oknum-oknum yang bersembunyi di balik aturan adat setempat.
Persoalan Karhutla, kata Kapolres menjadi persoalam bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Pada kesempatan itu, Kapolres sempat menumpahkan kekeceawaannya kepada pihak perusahaan yang dianggap tidak perduli dengan kebakaran hutan dan lahan.
“Waktu simulasi pemadaman karhutla, semua perusahaan kami undang tapi yang hadir hanya PT. Finantara, yang lainnya tidak mau hadir, inikan jadi persoalan,” kesalnya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Bunnak) Sanggau Syafriansah membeberkan karhutla pada minggu pertama bulan September 2019 cenderung meningkat.
Data dari tanggal 1-9 September 2019 tercatat lebih dari 500 hotspot. (dra)
