Description

Mantan Pj Gubernur Kalbar Kembali ke Kalbar

Dodi Riyadmadji, mantan Penjabat Gubernur Kalbar tahun lalu, kembali menginjakkan kakinye di Bumi Khatulistiwa. Kedatangannya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyampaikan materi Optimalisasi kelitbangan di Sintang pada rakor Litbang se-Kalbar. Foto: Susi

Sintang, BerkatnewsTV. Dodi Riyadmadji, mantan Penjabat Gubernur Kalbar tahun lalu, kembali menginjakkan kakinye di Bumi Khatulistiwa.

Kali ini kedatangannya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyampaikan materi Optimalisasi kelitbangan di Sintang pada rakor Litbang se-Kalbar.

“Di dunia penelitian dan pengembangan, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah, kita masih ada di rating yang rendah. Kita bisa melihat bahwa Indonesia masih kurang dibandingkan dengan tetangga ASEAN dalam hal indeks inovasi,” katanya.

Menurutnya Indonesia kaya akan SDA tapi masih belum mampu mengolah dengan baik soal inovasi dan kreativitas.

“Disinilah peran Litbang menjadi sangat penting,” tegasnya.

Dodi menceritakan pengalamannya dalam menata Badan Litbang se-Indonesia. Hal-hal tersebut juga mencakup pengalamannya di luar dan di dalam negeri.

“Posisi dan peran strategis lembaga Litbang yang harus disiapkan ialah sebagai ‘think tank’ untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah,” terang Dodi lagi.

“Lembaga Litbang merupakan lembaga profesional yang bersifat akademisi dalam orang Pemda, selain itu sebagai perangkat daerah yang fleksibel yang lintas sektoral,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Sintang, Kartiyus berharap eksistensi lembaga Litbang dalam perannya pada pembangunan di daerah.

“Kita juga mengharapkan agar lembaga Litbang dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah, Pelaksanaan Kelitbangan ini kita lakukan dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektivitas kegiatan penelitian,” tambahnya.

Penelitian dan pengembangan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(sus)