Sintang, BerkatnewsTV. Bupati Sintang Jarot Winarno meminta OPD untuk fokus menggunakan anggaran yang berdampak positif untuk masyarakat.
Itu disampaikan Jarot disela membuka sosialisasi Perpres tentang
Satgas Saber Pungli dan pencegahan tipikor, Rabu (17/7).
“lima program prioritas 2019-2024 Presiden Jokowi. Yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, prioritas pembangunan SDM, mempermudah urusan investasi, reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran harus tepat sasaran,”, jelasnya.
Konteks implementasi Perpres tentang Saber Pungli tentunya penggunaan anggaran harus tepat sasaran,
“Itu untuk memberikan dampak dan manfaat yang baik kepada masyarakat, terutama masalah ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Sehingga WBK dan WBM di Sintang berjalan baik,” tambahnya.
Jarot berharap setelah peserta mengikuti sosialiasi dapat mengetahui mana yang melanggar hukum dan yang tidak. Mana yang korupsi mana yang tidak.
Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi, menjelaskan dampak dari pada pungutan liar, antara lain ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, masyarakat dirugikan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
“Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, satgas pungli ini bisa membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan oprasi pemberantasan pungli, melakukan oprasi tangkap tangan, dan sebagainya,”, ucapnya.
Kepala Kejari Sintang Imran menjelaskan Wilayah Bebas Korupsi artinya predikat ini telah diberikan kepada pimpinan dan jajarannya karena telah membangun komitmen bersama no KKN.
“Kemudian apa itu WBM, WBM itu sendiri adalah Wilayah Bersih dan melayani, artinya telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dalam pelayanan publik,” jelasnya.(sus)
