Kubu Raya, BerkatnewsTV. APBD Kubu Raya tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1,51 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan 1,8 persen dibandingkan APBD TA 2018 yang sebesar Rp1,48 triliun.
“Untuk Pendapatan Daerah ditargetkan Rp1,48 triliun terdiri dari PAD Rp155,82 miliar, Dana Perimbangan Rp1,14 triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp185,67 miliar,” kata Bupati Kubu Raya saat membacakan nota pengantar keuangan Rancangan APBD 2019 dalam sidang paripurna DPRD Kubu Raya, Kamis (11/10).
Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp1,51 triliun terdiri dari belanja tidak langsung dialokasikan Rp840,36 miliar dan belanja langsung Rp675,67 miliar.
“Memang terjadi defisit anggaran Rp30,60 miliar, namun dapat ditutupi dari Silpa tahun 2018 sebesar Rp35,60 miliar,” jelasnya.
Dikatakan Rusman Ali, besarnya belanja tidak langsung disebabkan adanya belanja hibah Rp20,75 miliar, Dana Desa Rp111,49 miliar, ADD Rp81,11 miliar serta dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru nonsertifikasi Rp122 miliar.
“Jika dana ini seperti tunjangan guru langsung saja ditransfer ke guru maka belanja langsung yang akan lebih besar,” katanya.
Rusman Ali berharap pemerintah pusat membuat kebijakan agar anggaran untuk tunjangan guru tersebut langsung ditransfer ke guru yang bersangkutan.
Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra menjelaskan Rancangan APBD 2019 ini masih bersifat asumsi karena masih menunggu Dana Perimbangan seperti DAK dan DAU yang bersumber dari APBN.
“APBN nya masih menunggu pengesahan DPR RI dan Presiden. Setelah APBN sudah disahkan maka akan dapat diketahui berapa total Dana Perimbangan yang masuk ke Kubu Raya,” jelasnya.
Sehingga menurut Bambang Rancangan APBD ini bisa saja tetap namun bisa juga berkurang. Karena itu sambil menunggu pengesahan APBN maka DPRD dalam hal ini komisi-komisi akan membahasnya alokasi anggaran dengan masing-masing OPD sesuai mitra kerjanya.
“Tentu kita berharap program pembangunan yang telah dirancang ini mengedepankan prinsip kebutuhan dan prioritas,” harapnya.(rob)
