Kubu Raya, BerkatnewsTV. Akibat BBM langka ratusan nelayan di Kecamatan Sui Kakap terpaksa tidak turun melaut. Kondisi ini berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga mereka.
Menurut Roni, salah satu nelayan Sui Kakap ia sudah tidak turun melaut hampir enam bulan. Terpaksa ia pun mencari pekerjaan sampingan.
“Dulu-dulu tidak pernah seperti ini. Tapi sekarang ini saya heran koq seperti ini jadinya. BBM langka bagaiman mau melaut,” tuturnya.
Nelayan adalah profesi utama Roni selama dua puluh tahun. Dari hasil nelayan ini lah ia dapat menghidupkan keluarganya. Namun, karena tidak melaut ia kebingungan untuk menafkahi ekonomi keluarganya yang mulai tersendat.
“Untuk kebutuhan sehari-hari sudah sulit. Juga untuk kebutuhan anak sekolah sulit. Banyak kebutuhan yang harus saya penuhi sebagai kepala keluarga,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah mencarikan solusi agar BBM yang menjadi harapan utama nelayan untuk melaut tidak langka.
“Kalau pun ada minyaknya harga mahal karena nelayan di sini membeli dari pengecer. Harganya bisa sampai Rp10 ribu per liter. Kalau dibandingkan dengan hasil tangkapan ndak berimbang,” terangnya.
Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Busrah Abdullah mengaku bingung lantaran pemerintah seperti menyulitkan persyaratan guna mendapatkan BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Banyak syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. Siapa yang akan membantu mereka. Nelayan dari Tanjung Saleh misalnya ke Supadio (Dinas Perikanan) memerlukan waktu hampir satu hari, belum lagi biaya besar. Belum tentu mengurus surat itu selesai sehari,” ungkapnya.
Ia pun mendesak pemerintah turun langsung mengatasi kelangkaan BBM mengingat 70% warga Kubu Raya bermata pencaharian nelayan.
Dan masih ada empat kecamatan di Kubu Raya yang mengalami masalah serupa seperti Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar, dan Sungai Kakap.
Di empat kecamatan itu permasalahannya juga sama yaitu masalah BBM, surat menyurat, belum lagi pelarangan alat tangkap (trawl) yang hingga kini belum ada solusi sehingga para nelayan tidak berani untuk melaut.
“Kita berharap ada kebijakan yang bisa diambil agar nelayan ini dipermudah kemudian bisa memenuhi syarat pemerintah tetapi juga tidak menyulitkan mereka,” harapnya.(rob)
