loading=

Inilah Pernyataan Sikap Ormas Islam dan Melayu Kalbar

Pimpinan ormas Islam dan Melayu Kalbar saat membacakan pernyataan sikap di Aula Pertemuan Mujahidin, Rabu (4/7). menyikapi kondisi sosial yang terjadi pasca hasil pilkada. Foto: Robby

Pontianak, BerkatnewsTV. Sekitar 25 ormas Islam dan Melayu Kalbar mengeluarkan pernyataan sikap pada Rabu (4/7) di Aula Pertemuan Mujahidin.

“Pernyataan sikap ini menyikapi gejolak yang terjadi akhir akhir ini setelah pemungutan suara hasil pilkada,” kata M.Saini Amir Mukminin Gerakan Perdamaian Kalbar saat konpers Rabu (4/7).

Hadir juga diantaranya Ketua MABM Pontianak, Ketua Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI) Kalbar, Ketua DDII Kalbar dan sejumlah tokoh ormas lainnya.

Terdapat enam point yang disampaikan dalam pernyataan sikap itu, antara lain

Pertama, mendukung Pemerintah, KPU, Bawaslu dan aparat negara, khususnya Polri dan TNI, untuk mengawal dan mengamankan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sampai dengan selesainya tahapan Pilkada, khususnya pada saat penetapan hasil Pilkada oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 9 Juli 2018 mendatang.

Kedua, menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu dan provokasi oleh oknum dan kelompok tertentu, aktif mengawal hasil Pilkada, tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi dan Pilkada di Kalimantan Barat serta segera melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat negara baik Polri maupun TNI, serta pimpinan Ormas Islam dan Ormas Melayu Kalimantan Barat.

Ketiga mendesak Polri dan TNI untuk menindak dengan tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap oknum dan kelompok tertentu yang telah menodai integritas pelaksanaan Pilkada dengan cara memprovokasi, mengintimidasi, dan menganiaya umat Islam yang berada di daerah-daerah dalam wilayah Kalimantan Barat.

Keempat, mendesak kepada Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura agar tidak melakukan pembiaran terhadap oknum dan kelompok tertentu yang telah berbuat sewenang-wenang. Polri dan TNI harus mengambil langkah pencegahan secara tegas, profesional dan efektif dalam mengamankan dan melindungi semua masyarakat, khususnya umat Islam Kalimantan Barat yang diintimidasi dan teraniaya oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut. Hal ini penting kami tekankan untuk mencegah dan menghindari terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.

Kelima, umat Islam bersama Ormas Islam, Ormas Melayu dan seluruh elemen masyarakat Kalbar lainnya sangat menghendaki masyarakat Kalimantan Barat hidup rukun, damai dan harmonis dengan siapapun. Namun apabila terus diprovokasi, diintimidasi dan dianiaya tanpa ada jaminan keamanan dari aparat Polri dan TNI, maka kami umat dan Ormas Islam dan Ormas Melayu tidak akan berdiam diri dan akan bersatu untuk melindungi dan mengamankan umat Islam yang diintimidasi dan dianiaya tersebut.

Keenam, menyadari bahwa gejolak sosial yang terjadi di beberapa daerah di Kalbar adalah ekses dari pelaksanaan Pilgub 27 Juni 2018, kami menghimbau kepada para elit dan pimpinan partai politik serta para pasangan calon untuk proaktif menyampaikan pesan damai dan mengkondisikan pendukung masing-masing. Kami juga meminta kepada setiap pasangan calon secara ksatria menghormati kesepakatan untuk siap menang dan siap kalah dalam Deklarasi Pilkada Damai yang dilakukan di Makodam XII Tanjungpura menjelang pelaksanaan Pilkada sebagai wujud kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di kalangan para elit serta pimpinan partai politik dan seluruh masyarakat. (riz/rob)